PKKPR
1. Pengertian PKKPR : PKKPR adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelola lahan yang hendak melakukan kegiatan atau pembangunan pada suatu kawasan tertentu. PKKPR bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku, baik itu pada tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.
2. Tujuan PKKPR
- Menjamin kesesuaian antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan peruntukan dan fungsi ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan.
- Mendukung pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan terencana.
- Menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memastikan kegiatan yang dilakukan tidak merusak ekosistem.
| 3. Dasar Hukum PKKPRBeberapa peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan PKKPR antara lain:Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. |  |
4. Jenis Kegiatan yang Memerlukan PKKPR
PKKPR diperlukan untuk berbagai jenis kegiatan, antara lain:
- Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, dll).
- Penggunaan lahan untuk industri, perumahan, atau komersial.
- Kegiatan yang berpotensi besar merubah penggunaan lahan atau berdampak pada lingkungan.
5. Dampak jika tidak mengajukan PKKPR
Jika kegiatan dilakukan tanpa memperoleh PKKPR, dapat berakibat pada:
- Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kemungkinan adanya sanksi administratif atau pidana.
- Penurunan kualitas lingkungan dan ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
4. Proses PKKPR
Proses pemberian PKKPR melibatkan beberapa tahapan, antara lain:
- Penyusunan dan pengajuan permohonan PKKPR oleh pemohon yang mencakup data dan dokumen terkait kegiatan atau pembangunan yang akan dilakukan.
- Penilaian kesesuaian kegiatan dengan peruntukan ruang di wilayah tersebut berdasarkan RT/RW.
- Penerbitan keputusan apakah kegiatan tersebut disetujui atau tidak berdasarkan hasil penilaian kesesuaian.
- Pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sudah diberikan PKKPR untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang.
5. Peran PKKPR dalam Penataan Ruang Berkelanjutan PKKPR merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dengan PKKPR, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan ruang yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu kelestarian ekosistem.
9. Contoh Penerapan PKKPR Contoh penerapan PKKPR dapat ditemukan dalam pembangunan area perumahan yang ingin didirikan di kawasan yang sudah ditentukan sebagai zona hijau atau area pertanian dalam RT/RW. Untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut, pemilik atau pengembang lahan harus mendapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang agar pembangunan tidak bertentangan dengan kebijakan tata ruang yang ada.
Dengan adanya PKKPR, diharapkan terjadi keselarasan antara penggunaan ruang dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah dan bermanfaat bagi Masyarakat.
